Di balik upacara dan ucapan selamat, Pancasila menunggu untuk benar-benar dihidupi — bukan di atas podium, melainkan di tepi laut yang semakin sakit, di tengah komunitas pesisir yang masih gigih menjaga lautnya.
Setiap awal Juni, bangsa ini kembali merayakan hari lahir Pancasila. Spanduk terpasang, ucapan selamat Hari Lahir Pancasila membanjiri media sosial, dan pidato berbunyi hampir sama dari tahun ke tahun. Namun ada pertanyaan yang layak kita jawab dengan jujur: apakah kita benar-benar merayakan, ataukah sekadar menjalankan rutinitas tahunan?
Pancasila bukan lahir dari ruang yang nyaman. Ia lahir dari kegelisahan, dari pergulatan panjang bangsa yang beragam untuk bisa hidup bersama secara adil dan bermartabat. Maka merayakannya pun mestinya bukan di atas podium saja — tapi di tempat di mana nilai itu benar-benar diuji. Di laut. Di pesisir. Di komunitas yang sudah lama menggantungkan hidup pada alam yang kini mulai tak bisa lagi diandalkan.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, pencemaran plastik dan aktivitas tambang timah ilegal masih jadi ancaman nyata bagi pesisir Bangka Belitung. Terumbu karang rusak, ikan makin susah dicari, dan komunitas nelayan pelan-pelan kehilangan pegangan. Yang menyedihkan, semua kerusakan ini lahir dari tangan kita sendiri persis seperti yang sudah diperingatkan Allah dalam QS Ar-Rum: 41.
Di sinilah Pancasila dituntut berbicara lebih dari sekadar teks. Dan di sinilah konseling ekologis berbasis Islam — sebagai gerakan pemulihan kesadaran yang berakar di masyarakat pesisir — mengambil perannya yang paling relevan.
Sila Pertama: Tauhid Komunitas Sebagai Fondasi Ekologi
Akar dari kerusakan laut Babel sebenarnya bukan soal teknologi atau regulasi yang kurang. Akar masalahnya lebih dalam dari itu yakni soal kesadaran yang hilang. Ketika seseorang menambang tanpa memikirkan reklamasi, atau membuang sampah begitu saja ke laut, di situ ada sesuatu yang salah dalam dirinya: ia tidak lagi merasa bertanggung jawab kepada siapapun.
Konseling ekologis berbasis Islam hadir untuk mengembalikan kesadaran itu. Bahwa manusia adalah khalifah fil ardh (QS Al-Baqarah: 30) bukan tuan yang bebas menguras, tapi penjaga yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika tauhid ini dirawat bersama di majelis kampung, di forum nelayan, di dakwah pesisir maka ia bukan lagi sekadar pengetahuan agama. Ia menjadi norma hidup yang lebih kuat dari perda manapun. Slogan "jaga laut" berhenti jadi kewajiban negara, dan berubah menjadi ibadah yang diemban bersama.
Sila Kedua: Etika Ekologis Sebagai Karakter Komunitas
"Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" menuntut empati yang melampaui kepentingan sesaat. Konseling komunitas berbasis Islam menanamkan etika ekologis berupa kesadaran kolektif untuk merasakan penderitaan nelayan yang jaringnya kosong, kepedulian terhadap terumbu karang yang mati, dan rasa tanggung jawab terhadap masa depan pesisir Babel.
Prinsip akhlak ihsan berbuat baik bukan karena diawasi, tetapi karena sadar Allah Maha Melihat ditanamkan melalui pendampingan komunitas secara konsisten. Ketika etika ini menjadi karakter kolektif suatu kampung nelayan, perilaku merusak lingkungan akan mendapat tekanan sosial yang organik dan berkelanjutan.
Sila Ketiga: Ukhuwah Ekologis Lintas Kelompok
"Bhinneka Tunggal Ika" adalah kunci penyelamatan laut Babel. Konflik antara komunitas nelayan, penambang, pelaku pariwisata, dan pemerintah hanya dapat diurai jika ada ukhuwah ekologis dan persaudaraan yang dibangun di atas tujuan Bersama yakni kelestarian laut Babel untuk semua.
Konseling komunitas Islam menumbuhkan budaya musyawarah dan gotong royong lintas kelompok. Tradisi "berkampung" membersihkan pantai yang pernah menjadi identitas komunitas pesisir Babel harus dihidupkan kembali sebagai gerakan bersama. Karena laut tidak bisa diselamatkan oleh satu lembaga atau satu komunitas saja tapi ia membutuhkan koalisi nilai yang mengikat semua pihak.
Sila Keempat: Musyawarah Sebagai Tata Kelola Komunitas
Polemik tambang timah versus nelayan, reklamasi versus konservasi, tidak akan selesai dengan benturan kepentingan. Ia membutuhkan ruang musyawarah yang jujur. Konseling permusyawarahan ekologis melatih komunitas Babel berdialog dengan data, bukan emosi; mencari maslahat bersama, bukan kemenangan sepihak.
Kearifan lokal bedulang dan nganggung membuktikan bahwa tradisi bermusyawarah secara adil sudah mengakar kuat di Bumi Timah ini. Yang dibutuhkan adalah menghidupkannya kembali dalam forum-forum pengambilan keputusan lingkungan, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar merepresentasikan suara seluruh komunitas.
Sila Kelima: Keadilan untuk Manusia dan Bumi
Bicara soal kelestarian lingkungan tanpa menyentuh soal keadilan sosial adalah omong kosong. Komunitas nelayan kecil tidak boleh jadi tumbal investasi besar. Penambang tradisional tidak boleh dimiskinkan hanya demi mengejar label "hijau" yang kadang lebih banyak bicara di kota daripada di lapangan.
Konseling ekologis berbasis Islam berpijak pada prinsip yang sederhana tapi tegas: la darara wa la dirara jangan merugikan diri sendiri, dan jangan merugikan orang lain. QS Al-Qasas: 77 sudah mengingatkan jauh-jauh hari agar kite tidak membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya.
Pembangunan Babel harus inklusif. Ekonomi jalan, laut terjaga, dan rakyat kecil di pesisir tetap bisa hidup dengan layak. Bukan salah satu saja. Itu baru namanya Pancasila yang adil yang tidak hanya indah di mulut, tapi terasa hangat di kehidupan nyata.
Penutup: Khalifah Lahir dari Komunitas
Kite tidak kekurangan aturan. Yang kite butuhkan adalah komunitas yang benar-benar Pancasilais — yang tidak hanya hafal silanya, tapi merasakannya dalam setiap langkah hidup bersama. Konseling ekologis berbasis Islam hadir bukan untuk menggurui, tapi untuk menemani: memulihkan kesadaran yang sempat tidur, membangun solidaritas yang sempat retak, dan menghidupkan kembali nilai-nilai yang sebenarnya sudah lama ada dalam diri kita — hanya perlu dirawat kembali.
Karena yang akan menyelamatkan Bumi Timah bukan pidato. Bukan juga poster. Melainkan komunitas-komunitas khalifah yang bangkit bersama, dengan tangan yang mau bekerja dan hati yang masih mau peduli.
Pangkal Pinang, 1 Juni 2026
